Ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pemerintahan, tidak muncul hanya sebagai sebuah kesepakatan paham sebagian besar kalangan ilmuwan. Melainkan kemunculan setiap ilmu pengetahuan, kesemuanya berdasarkan landasan ilmiah yang sifatnya literatif. Dengan kata lain semua ilmu pengetahuan mempunya landasan umum, yang harus ada di dalamnya.
Secara umum ada tiga landasan yang menopang keberadaan ilmu pengetahuan. Pertama, landasan ontologis. Dengan makna yang lain merupakan sebuah landasan yang membidangi kajian, sehingga menyebabkan ilmu itu ada. Landasan ontologis ini merupakan tindak lanjut dari keberadaan ilmu. Munculnya ilmu politik tidak terlepas dari keberadaan manusia. Demikian pula jika kita mengambil contoh pada bidang yang lain, ilmu kedokteran gigi, tidak terlepas dari keberadaan gigi yang menjadi obyek kajian. Kesemuanya itu yang membuat ilmu itu ada dan bisa dikaji lebih lanjut dan dalam.
Kedua, landasan epistimologis. Landasan ini menyinggung bagaimana metode pemahaman mengenai keilmuan tersebut. Setiap ilmu pengetahuan harus ada metode atau cara untuk memahami atau merasionalisasikan keilmuan tersebut. Sehingga apa yang menjadi pengetahuan tidak ada kerancuan sama sekali, karena adanya metode tersebut bertujuan sebagai alat pembuktian.
Ketiga, landasan aksiologis. Landasan ini menyinggung atau membidangi manfaat kemunculan sebuah ilmu pengetahuan. Tanpa aspek aksiologis ini, ilmu pengetahuan tidak ada maknanya sama sekali. Karena pada dasarnya munculnya ilmu pengetahuan merupakan bentuk usaha dari manusia, sehingga kemunculan tersebut pun juga harus ada manfaatnya bagi manusia itu sendiri.
Ketiga landasan tersebut harus ada dalam setiap ilmu pengetahuan. Tanpa ada tiga landasan di atas, ilmu pengetahuan akan kehilangan suatu komponen yang bersifat pokok, sehingga keabsahan sebagai ilmu pengetahuan pun sangat pasti diragukan.
Ilmu pemerintahan merupakan sub dari ilmu politik. Tetapi dewasa ini kajian ilmu pemerintahan oleh para kalangan dianggap lebih kontekstual dari pada lmu politik itu sendiri. Ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari politik secara universal, melainkan jga mempelajari proses politik yang terjadi secara prosedural dalam suatu pemerintahan negara tertentu.
Ilmu pemerintahan tidak serta merta muncul tanpa ada prosedur-prosedur yang jelas. Ilmu pemerintahan telah muncul dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sehingga ilmu pemerintahan pun tentunya memiliki landasan sebagaimana yang juga dimilki oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.
Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa keberadaan ilmu pengetahuan harus meliputi aspek ontologis, epistimologis dan aksiologis. Demikian pula pada ilmu pemerintahan. Landasan ontologis dari ilmu pemerintahan secara umum adalah manusia. Tetapi, seiring dengan dinamika kehidupan manusia, ontologis dari ilmu pemerintahan mengalami penjabaran yang mungkin lebih spesifik. Ilmu pemerintahan muncul merupakan konsekwensi logis dari keberadaan pemerintah dan pemerintahan dari sebuah negara. Negara tercipta dan akan diikuti oleh terciptanya pemerintahan yang juga didalamnya pemerintah dan rakyat sebagai civil society. Sehingga kalau kita melihat dari aspek ini, negara ataupun pemerintahan juga bisa dikatakan sebagai ontologis dari ilmu pemerintahan. Karena secara spesifik ilmu pemerintahan merupakan mekanisme yang normatif dan prosedural dari terselenggaranya proses pemerintahan yang baik.
Kemudian landasan epistimologis. Sampai sejauh ini banyak metode atau cara untuk memahami ilmu pemerintahan. Secara harfiah ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses birokrasi pemerintahan yang sistematik dan efisien. Secara umum ada beberapa metodologi yang digunakan dalam kajian ilmu pemerintahan. beberapa diantaranya adalah pertama, eksistensi dari ilmu pemerintaha. Selagi kehidupan manusia masih ada, maka keberadaan ilmu pemerintahan pun juga pasti ada.
Karena ilmu pemerintahan akan selalu eksis mengikuti eksistensi dari sebuah negara. Kedua, alat bukti, hal ini dimaksudkan sebagai sebuah penjelas ilmiah dari ilmu pemerintahan. Ilmu pemerentahan merupakan ilmu terapan yang bersifat sosial. Sehingga metode yang dipakai pun selalu bersinggungan dengan keberadaan manusia. Metode penjelas dari ilmu pemerintahan ini diantaranya bersumber dari penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ada juga yang bersumber dari aspek fenomenalogis, dengan penjabaran yang lain adalah metode yang dipakai dalam ilmu pemerintahan merupakan sebuah pembelajaran dari setiap fenomena yang terjadi pada manusia.
Dan landasan yang ketiga adalah aksiologis. Dalam ilmu pemerintahan, landasan aksiologis sangatlah jelas. Keberadaan ilmu pemerintahan sangat berdampak positif bagi efisiensi manusia. Denagn ilmu pemerintahan birokrasi yang sejak awal telah muncul seiring munculnya manusia akan lebih efisien dan secar normatif akan sistematik. Ilmu pemerintahan merupakan acuan yang tepat bagi penyelenggaraan proses pemerintahan suatu negara. Tanpa adanya ilmu pemerintahan, negara akan mengalami sebuah anomali dan mungkin saja akan melahirkan sebuah birokrasi yang tradisional dan kolot. Keberadaan ilmu pemerintahan juga telah menyadarkan semua kalangan mengenai pembagian yang adil dan merata mengenai kekuasaan dalam pemerintahan. Bisa jadi tidak akan ada keadilan dalam proses pemerintahan, tanpa adanya ilmu pemerintahan.
Dari hal diatas, ada beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan benang merah. Pertama, setiap lmu pengetahuan, termasuk ilmu pemerintahan sudah semestinya memiliki tiga landasan utama. Yakni landasan ontologis, espitimologis dan aksiologis. Tanpa keberadaan ketiga landasan tersebut, maka sebuah pengetahuan akan diragukan keabsahannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan.
Kedua, ilmu pemerintahan merupakan jawaban yang tepat dalam efisiensi birokrasi, tidak hany secara spesifik dalam pemerintahan saja, melainkan secar universal juga bagi manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya sejumlah teori yang berada di bawah disiplin ilmu pemerintahan dan sampai saat ini masih dipakai manusia. Termasuk konsep trias polica, ataupun konsep keadialan ( kumulatif, distributif ataupun keadialan legal ).
Ketiga, asala mula ontologis dari ilmu pemerintahan adalah manusia. Tetapi secara spesifik kita bisa mengatakan bahwa negara dan sistem pemerintahan juga masuk dalam aspek ontologis dari ilmu pemerintahan.
Oleh : Bledeg Biru
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar